Presiden–Wapres Bergiliran Tinjau Banjir Sumatera, Efektivitas Penanganan Jadi Sorotan
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka silih berganti mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara di tengah bencana, meski efektivitas penanganannya menjadi sorotan sejumlah pengamat (18/12).
Untuk keempat kalinya, Presiden Prabowo meninjau lokasi bencana banjir di Sumatera, Kamis (18/12/2025). Kali ini, Presiden mengunjungi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, guna memastikan progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Presiden tiba di Sumbar sejak Rabu (17/12/2025) malam.
“Bisa selesai hunian sementara sebulan supaya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua tidak perlu tinggal di tenda. Setelah itu kita bangun hunian tetap. Kualitasnya cukup bagus, luasnya sekitar 70 meter persegi,” ujar Presiden saat meninjau posko pengungsian di SDN 05 Kayupasak, Kecamatan Palembayan.
Selain memantau pembangunan huntara, Presiden juga melanjutkan peninjauan ke Lembah Anai untuk melihat jembatan bailey yang telah dibangun dan mulai difungsikan. Infrastruktur darurat tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan akses wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat banjir.
Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak banjir di Sumatera. Wapres meninjau Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal serta kebutuhan pengungsi terpenuhi.
Di Gayo Lues, Wapres berinteraksi langsung dengan pengungsi dan menjanjikan percepatan perbaikan infrastruktur agar distribusi bantuan logistik, sembako, hingga bahan bakar minyak (BBM) dapat berjalan lancar. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan persoalan listrik dan jaringan internet, termasuk melalui pemasangan layanan internet berbasis satelit Starlink.
“Pak Presiden sudah beberapa kali datang ke lokasi bencana dan berjanji membangun kembali rumah-rumah warga. Tentunya di lokasi yang lebih aman,” kata Wapres saat menemui pengungsi di posko Lapangan BLK Blangkejeren.
Wapres turut mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan seluruh kebutuhan pengungsi tercukupi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ia menegaskan tidak boleh ada pengungsi yang terabaikan selama masa tanggap darurat.
Jika ditelusuri, Presiden dan Wapres memang terlihat saling menyusul dalam mengunjungi lokasi bencana banjir Sumatera sejak awal Desember 2025. Presiden pertama kali datang pada 1 Desember 2025, lima hari setelah bencana terjadi pada 25 November 2025, dengan mengunjungi Aceh Tenggara, Tapanuli Utara, dan Padang Pariaman. Tiga hari kemudian, giliran Wapres mendatangi Agam, Tapanuli Selatan, dan Aceh Singkil.
Kunjungan lanjutan kembali dilakukan Presiden pada 7 Desember 2025, termasuk dengan menggelar rapat koordinasi bersama para menteri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Presiden juga menyempatkan diri meninjau Aceh Tamiang pada 12 Desember 2025 usai lawatan luar negeri.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai kehadiran Presiden dan Wapres di lokasi bencana merupakan bentuk pertaruhan pemerintah atas klaim kemampuan menangani bencana secara mandiri tanpa bantuan internasional.
“Kehadiran Presiden dan Wapres bisa menambah semangat moral petugas dan pengungsi. Namun, sekarang bukan masanya lagi menyerap aspirasi, melainkan implementasi kebijakan,” ujar Arya.
Menurut Arya, penanganan bencana yang telah berlangsung hampir tiga pekan seharusnya sudah memasuki fase eksekusi kebijakan yang konkret. Ia menyarankan agar Presiden menugaskan Wapres atau menteri terkait untuk berkantor langsung di lokasi bencana guna mempercepat pengambilan keputusan.
“Kunjungan bergiliran justru berpotensi tidak efektif dan menambah biaya logistik serta pengamanan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah pusat yang menetap dan bekerja langsung di lapangan,” katanya.
Dalam bencana berskala besar, kehadiran negara dinilai mutlak untuk memastikan keselamatan rakyat serta pemulihan wilayah terdampak berjalan cepat. Namun, para pengamat menekankan bahwa efektivitas kebijakan dan hasil nyata di lapangan jauh lebih penting dibandingkan sekadar kunjungan pejabat secara berulang.
